MAULANA ALI AHMAD

PENGARUh UTAMAAN GENDER MASIH PERLU DISOSIALISASIKAN

In Tak Berkategori on Desember 6, 2007 at 10:56 pm

Sebagai Negara Peserta Kongres Wanita Sedunia ke-empat yang diselenggarakan di Beijing Tahun 1995, secara eksplisit Indonesia menerima mandat untuk mengimplementasikan gender kedalam pembangunan, berarti menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan dan upaya-upaya untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), maka Pemerintah Indonesia melalui GBHN 1999 menyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan kebijakan nasional yang harus diemban oleh Lembaga yang mampu mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Meskipun demikian usaha untuk mencapai KKG ternyata masih mengalami hambatan dan masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan khususnya oleh perempuan.

Akhirnya disepakati perlu adanya strategi yang tepat agar dapat menjangkau ke seluruh instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan lain sebagainya. Strategi tersebut dikenal dengan istilah Gender Mainstreaming (GMS) atau Pengarusutamaan Gender. Strategi ini sangat penting, sehingga Pemerintah memandang perlu mengeluarkan Inpres yang selanjutnya dikenal dengan Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutaamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Hal tersebut dikemukakan Drs. Chaidir Fadhil dari Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, ketika menyampaikan materi mengenai Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pada “Pertemuan Sosialisasi pengarus-Utamaan Gender Bidang Kesehatan bagi pengelola program tingkat Pusat”, pada tanggal 12 – 14 Mei 2003″. Pertemuan tersebut merupakan langkah awal sosialisasi dan advokasi gender dalam program kesehatan masyarakat, yang dihadiri oleh 60 orang peserta, terdiri dari para pejabat eselon II, III dan IV, serta staf di lingkungan Ditjen Bina Kesmas.

Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes, Prof.dr. Azrul Azwar,MPH dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Ses. Ditjen Bina Kesmas Depkes, Dr. Ieke Irdjiati, SA, MPH, mengatakan bahwa sehubungan dengan pengarus-utamaan gender di bidang kesehatan (PUG-BK), sejak tahun 2000 telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dalam upaya mensosialisasikan konsep gender di bidang Kesehatan. Antara lain dimulai dengan penyusunan Buku Pedoman bagi petugas Kesehatan tentang PUG-BK; Rencana Pelaksanaan PUG-BK; kemudian diikuti dengan sosialisasi bagi pejabat tinggi di lingkungan Depkes sampai ke pengelola program Reproduksi di seluruh Propinsi di Indonesia, pengurus IBI Pusat dan Daerah, LSM yang terkait baik di Pusat maupun di Daerah, anggota MPR Komisi E Sub Komisi B1 dan perwakilan anggota DPRD serta Bappeda di beberapa Propinsi lokasi proyek FHN dan DHS. Selain upaya sosialisasi, juga telah dilaksanakan upaya untuk mengimplementasikan PUG-BK dalam program-program Kesehatan. Menurut Dirjen mengingat begitu luas ruang lingkup program yang ada di Depkes, maka berdasarkan rapat para pejabat Eselon I dan II Depkes, tanggal 8 Nopember 2001, telah ditetapkan 6 program prioritas untuk melaksanakan penyusunan Repeta 2003 yang sensitif gender. Dalam perencanaan tersebut, telah dilakukan analisis gender dengan menggunakan tool yang telah ditetapkan dan dipandu oleh Konsultan dari Bappenas. Program-program prioritas tersebut adalah Program Gizi, MPS, Kesling, HIV/AIDS, Malaria dan TBC. Diharapkan Repeta tahun mendatang,ke-6 program tersebut terus menindaklanjuti dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang sudah sensitif gender, sedangkan program-program lain yang belum, dapat memulai melakukan analisis gender, sehingga dapat ditemukan ketidak-setaraan dan ketidak-adilan gender yang terjadi selama ini, tanpa kita sadari, kemudian merumuskannya dalam Repeta 2004 yang akan datang.

Dalam pertemuan tersebut, selain memperoleh arahan dari Ses. Ditjen Bina Kesmas, dan Kementerian PP, peserta juga mendapat masukan dari nara sumber lainnya yaitu mengenai “Mengapa Gender Dipermasalahkan” yang merupakan pemahaman konsep gender disampaikan oleh Dra. Yustina R.M.Hum dari Unika Atmajaya ; “PUG dalam Perencanaan Program Pembangunan” oleh Lanny N.Rosalin, Deputi Sumber Daya Manusia Bappenas ; “Pokok-pokok pikiran tentang kesetaraan gender dalam bidang kesehatan” oleh Dr. Nardho Gunawan,MPH, konsultan Gender Bappenas ; “Isu Gender dalam Perbaikan Gizi Masyarakat” oleh Dr. Rachmi Untoro,MPH, Direktur Gizi Masyarakat dan “Analisis Gender Making Pregnancy Safer (MPS) dalam Pembangunan Kesehatan Repeta 2003 “, oleh Dr. Sri Hermiyanti,MSc, Direktur Kesehatan Keluarga. (etnusy-PI Kesmas)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: