MAULANA ALI AHMAD

SISTEM PATEN TIDAK BOLEH MENJARAH SUMBERDAYA GENETIK dan PENGETAHUAN TRADISIONAL

In MAULANA ALI AHMAD on Mei 8, 2008 at 1:39 am

Sumberdaya
genetik (SDG atau GR), sebagai sesuatu yang ada di alam, tidak
seharusnya
diberi perlindungan paten. Demikian pula, pengetahuan tradisional (PT
atau TK) juga tidak dapat dipatenkan. Namun keduanya
perlu dilindungi dari penjarahan, dan masyarakat adat terutama perlu
mendapatkan perlindungan atas PT yang mereka kembangkan. Seharusnya,
itulah
posisi nasional, yaitu posisi rakyat dan pemerintah Indonesia, mengenai
kedua
hal itu dan tidak seharusnya ada silang sengketa tentang hal itu.
Bagaimana
halnya dengan invensi yang berkaitan dengan SDG dan PT? Apakah invensi
semacam itu dapat
dimintakan paten?
Silang sengketa
terhadap jawaban pertanyaan tersebut nyata-nyata ada, walau dalam
derajat yang
berbeda. Mereka yang sepaham dengan liberalisme paten berpendapat bahwa
invensi
apapun, termasuk yang tersambung dengan SDG dan PT selalu dapat
dimintakan paten, asalkan
memenuhi semua persyaratan standar berupa: novelty (kebaruan),
non-obvious (bersifat
inventif), and useful (kebergunaan).
Persyaratan tersebut bersifat universal, seperti misalnya tercantum
dalam
perjanjian internasional TRIPs (Hak kekayaan intelektual terkait
perdagangan),
di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Doktrin utamanya adalah
kepatuhan terhadap kesepakatan. Prinsip
dasarnya adalah Pact Sunt Servanda (janji harus ditepati)
Pendapat yang
kedua ada di posisi berseberangan. Pendapat ini mendasarkan diri pada
persyaratan novelty, namun dengan
penafsiran yang terlampau luas. Pengikut pendapat ini menyatakan bahwa
invensi
yang tersambung dengan SDG dan PT tidak
dapat dipatenkan, karena tidak memenuhi syarat kebaruan (novelty).
Acuan utamanya adalah kasus aplikasi atau pemberian paten
atas tanaman nimba, kunyit dan beras basmati. Pada kasus-kasus ini
paten yang sudah
diterbitkan kemudian dibatalkan karena syarat kebaruan tidak terpenuhi.
Pendapat yang
ketiga lebih moderat. Menurut pengikut pendapat ini, invensi yang
tersambung dengan
SDG dan PT tetap dapat dipatenkan, asalkan ketika
mengajukan permohonan paten atas invensi tersebut dinyatakan secara
transparan
bahwa invensi tersebut terkait dengan SDG dan PT. Pendapat ini mengacu
kepada
keterbukaan (disclosure) sistem
perlindungan paten. Pengikut pendapat ini menyadari bahwa hampir tidak
mungkin
ada invensi yang benar-benar baru (novel).
Pada umumnya invensi yang patentable (bisa
diberikan paten) merupakan hasil pengembangan dari invensi-invensi
sebelumnya,
atau sekurang-kurangnya hasil perkembangan dari teknologi yang sudah
ada
sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah teknologi yang bersumber dari
pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya genetika
tertentu.
Banyak riset di bidang farmasi yang melibatkan pengetahuan tradisional
sebagai
basis awalnya.
Di tengah silang pendapat itu, kertas
posisi ini dimaksudkan untuk
mengungkapkan perspektif yang dilandasi prinsip keadilan (fairness)
dalam implementasi perlindungan paten. Pertanyaan
dasarnya adalah:
“jika seorang peneliti telah menghasilkan sebuah
penemuan baru (invensi), dan penemuan itu dihasilkan dari pemanfaatan
informasi
dari suatu sumber tertentu, apakah baik jika peneliti tersebut
mengungkapkan
sumber tersebut?”
Pertanyaan semacam ini mungkin tidak ada
hubungannya dengan masalah hukum, melainkan lebih kepada aspek
kejujuran sang
peneliti. Dengan demikian, pertanyaan ini lebih beraspek moral atau
etika
tentang kebaikan. Namun, dapat dicatat pula bahwa hukum tanpa moral
dapat
menjadi alat yang lebih berbahaya ketimbang pisau.
Paten dan etika
Harus diingat
bahwa dasar filosofi tentang perlindungan HKI adalah doktrin hukum alam
yang
bersumber pada ajaran moral: “jangan
mengambil apa yang bukan milikmu”. Doktrin itu dapat dikembangkan
menjadi
berbagai ajaran moral, antara lain: “jika
engkau akan mengambil atau menggunakan apa yang bukan milikmu, mintalah
ijin
terlebih dahulu kepada pemiliknya”. Doktrin ini merupakan prinsip
dasar
dari perjanjian lisensi. Bahkan dalam konteks perjanjian itu sendiri
terdapat
prinsip yang juga bersumber pada ajaran etika, yaitu prinsip itikad
baik (good faith).
Prinsip ini
juga telah diterapkan dalam hukum paten. Hak eksklusif yang diberikan
Negara
kepada inventor pada hakekatnya adalah bentuk perlindungan hukum, agar
inventor
dapat menikmati intellectual property (Kekayaan intelektual) yang
bersumber
pada daya kreasinya di bidang teknologi. Perlindungan yang diberikan
Negara
kepada inventor adalah dalam rangka pemberian imbalan (reward) atas
kesediaan inventor untuk berbagi informasi (disclosure) tentang invensi
yang
ditemukannya. Ketika seorang inventor membuka informasi tentang
teknologi
temuannya kepada publik, sudah selayaknya publik juga memberikan
penghargaan
kepadanya. Penghargaan itu berupa hak eksklusif tersebut. Dan bagi
masyarakat
yang berkeinginan untuk mengambil manfaat dari teknologi yang
bersangkutan,
sudah sepatutnya pula untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada sang
inventor.
Itulah basis utama dari prinsip dasar paten dan lisensi paten.
Dengan prinsip
dasar tersebut, kiranya cukup adil jika inventor sendiri juga dituntut
untuk
bersikap etis. Perlu dipahami bahwa pada umumnya invensi atau penemuan
dihasilkan dari proses penelitian. Penelitian biasanya melibatkan data.
Apalagi
penelitian di bidang farmasi yang tidak jarang menghasilkan invensi di
bidang
obat-obatan. Seorang inventor bidang farmasi tidak jarang menggunakan
berbagai
sumber tentang teknologi pengobatan maupun sumber atau bahan baku
obat-obatan.
Pencarian sumber itu dapat dilakukan sendiri melalui eksplorasi atas
pengetahuan atau teknologi yang terkait, atau dapat dilakukan pula
dengan cara
mengembangkan lebih lanjut teknologi yang sudah ada sebelumnya.
Termasuk di
dalamnya menggunakan pengetahuan obat-obatan tradisional sebagai basis
data
awal. Misalnya: seorang peneliti mengetahui bahwa satu jenis tanaman
tertentu
digunakan oleh traditional healers (penyembuh
adat) untuk mengobati suatu penyakit tertentu. Dari pengamatannya, si
peneliti
menemukan bahwa efektivitas penyembuhan dengan jenis tanaman tersebut
frekuensinya
cukup tinggi. Ia tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kandungan
dari
jenis tanaman tersebut. Dari penelitiannya itu ia sampai pada
kesimpulan bahwa
ada zat tertentu yang terkandung di dalam jenis tanaman tersebut yang
jika diolah
akan menghasilkan suatu jenis obat yang efektif untuk penyakit
tertentu. Pada
akhirnya, ia menghasilkan invensi di bidang obat-obatan yang
patentable. Haruskah ia menyembunyikan
sumber datanya berupa pengetahuan tradisional atas penggunaan jenis
tanaman
tersebut sebagai obat, ataukah ia harus mengungkapkan sumber tersebut?
Jawaban atas
pertanyaan tersebut mencerminkan sikap sang inventor. Jika ia menjawab
bahwa
tidak ada keharusan hukum baginya untuk mengungkapkan sumbernya, pada
saat itu
ia telah mengungkapkan jati dirinya. Jawaban itu secara hukum adalah
benar,
karena undang-undang paten sendiri saat ini tidak mengatakan apapun
tentang
model keterbukaan (disclosure)
menyangkut sumber invensinya. Yang dipersyaratkan oleh undang-undang
paten
hanya keterbukaan mengenai teknologi itu sendiri berupa deskripsi atas
invensi
yang bersangkutan. Namun ketika pertanyaan dilanjutkan, apakah ia telah
meminta
ijin untuk menggunakan pengetahuan obat-obatan tradisional itu untuk
diolah
lebih lanjut? Jawaban itu dapat dikembalikan pada ajaran etika yang
telah
disebutkan di atas bahwa kalau engkau hendak menggunakan karya
intelektual
orang lain, lakukanlah dengan meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik
karya
intelektual tersebut. Atau sekurang-kurangnya, kemukakan bahwa invensi
tersebut
dihasilkan atau dikembangkan dari pengetahuan tradisional milik
masyarakat
tertentu. Walaupun penyebutan semacam itu tidak diharuskan oleh
undang-undang,
namun berdasarkan ajaran moral yang baik, penyebutan itu merupakan
perwujudan
dari kejujuran dari sang inventor.
Paten dan Ketahanan Pangan
Di luar etika,
paten atas SDG akan mempunyai implikasi pada ketahanan pangan lokal dan
nasional. Pemberian hak paten atas varietas baru tanaman pangan tanpa
dibuka
sumber dari SDG serta pengetahuannya akan menjadi proses penjarahan
(biopiracy). Dalam hal ini kasus Tukirin dkk di Jawa Timur menjadi
tolok ukur
yang baik. Tukirin dkk dituduh menjiplak cara pemuliaan jagung yang
dilakukan
PT BISI. Memang jagung yang dijadikan obyek pemuliaan bukanlah varietas
petani,
tetapi kasus Basmati di India jelas-jelas adalah kasus varietas petani
yang
direkayasa kemudian dimintakan paten. Selanjutnya petani India dilarang
mengekspor padi Basmati yang dipatenkan perusahaan Eropa tersebut.
Dalam kondisi
krisis pangan yang sudah di pelupuk mata, liberalsiasi sistem paten
atas SDG
dan ketiadaan peraturan yang jelas tentang pengendalian akses atas SDG,
ditambah ketiadaan perlindungan bagi pengetahuan masyarakat atas SDG,
akan
memperburuk upaya mengadakan ketahanan pangan dengan sumberdaya di
dalam
negeri.
Prinsip keterbukaan sumber
Saat ini di
forum internasional tengah berkembang wacana keterbukaan sumber invensi
(disclosure requirements). Wacana ini berkembang
sejalan dengan terungkapnya kasus-kasus paten obat-obatan yang terkait
dengan SDG
dan PT. Wacana itu berkembang di dalam forum resmi seperti pada
Convention on Biological Diversity (CBD)
dan WTO.
Tuntutan disclosure requirements muncul ketika
industri farmasi dari negara maju memperoleh manfaat dari penggunaan
SDG dan PT
dari negara berkembang tanpa adanya pembagian manfaat yang adil
(equitable benefit sharing). Sementara
itu di dalam sistem perlindungan paten memang belum ada ketentuan
tentang
keharusan untuk adanya keterbukaan informasi tentang sumber invensi.
Itu
sebabnya Negara-negara maju yang diuntungkan dengan sistem paten yang
berlaku
sekarang ini cenderung mempertahankan kondisi yang ada. Sebaliknya,
negara
berkembang yang merasa diperlakukan tidak adil menginginkan agar aturan
hukum
paten yang ada mencerminkan rasa keadilan tersebut dengan memasukkan
prinsip
keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Adanya keterbukaan
informasi
sumber ini akan berdampak bahwa Negara-negara berkembang mempunyai
landasan
yang kuat untuk menuntut adanya pembagian yang adil atas pemanfaatan
SDG dan PT
oleh negara maju.
Sesungguhnya,
wacana tentang keterbukaan informasi sumber ini lebih disebabkan karena
ada
perbedaan kepentingan dalam konteks paten atas obat-obatan dan tanaman
pangan. Lebih
tepatnya menyangkut kepentingan atas access
and benefit sharing. Negara maju berkepentingan atas akses yang terbuka
terhadap GR dan TK. Sebaliknya, negara berkembang berkepentingan untuk
adanya benefit sharing atas pemanfaatan SDG dan
PT. Boleh dikatakan pergumulan tentang disclosure
requirements berkisar pada persoalan access
and benefit sharing ini.
Negara-negara
maju mencoba bertahan pada aspek hukum berupa kesepakatan internasional
yang
telah disepakati dalam forum TRIPs. Mereka menuntut agar Negara-negara
berkembang comply (patuh) terhadap
TRIPs dengan memberikan perlindungan paten dengan standard
internasional.
Sedangkan Negara-negara berkembang menginginkan sistem yang lebih adil
yang
lebih dekat pada persoalan etika moral. Namun pada kenyataannya etika
moral
seringkali tidak efektif untuk melahirkan kesadaran manusia agar
berlaku adil.
Itu sebabnya Negara-negara berkembang menuntut agar norma etika moral
itu
diperkuat dalam bentuk norma hukum. Tuntutan itulah yang mengemuka
dalam perdebatan
masuknya disclosure requirements dalam proses permohonan paten.
Manfaat disclosure
requirements bagi Indonesia
Indonesia
adalah salah satu dari negara berkembang yang memiliki sumberdaya
genetik dan
pengetahuan tradisional yang cukup kaya. Beberapa kejadian telah
terungkap
bahwa negara maju telah menggunakan SDG dan PT Indonesia tanpa aturan
yang
jelas dan tanpa benefit sharing. Bahkan virus flu burungpun mengalami
kejadian
demikian. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi Indonesia untuk
menolak disclosure requirements dimasukkan ke
dalam undang-undang paten. Jika perjuangan untuk memasukkan disclosure
requirements menghasilkan
kesepakatan internasional dalam bentuk legally
binding instruments, maka negara maju juga harus patuh terhadap
instrumen hukum itu. Artinya, jika disclosure requirements telah diangkat
dan diadopsi menjadi kesepakatan internasional, maka semua negara harus
mengamandemen undang-undang paten dengan memasukkan disclosure
requirements yang dimaksud.
Salah satu cara
untuk memasukkan disclosure requirements ke dalam sistem paten adalah
dengan menambah
persyaratan formal dalam aplikasi paten. Persyaratan itu dinyatakan
dalam
formulir aplikasi paten berupa tambahan keterangan apakah invensi yang
bersangkutan terkait atau menggunakan SDG dan PT tertentu dari
masyarakat lokal
dari Negara peserta? Jika invensi tersebut menggunakan SDG dan PT yang
terkait,
maka kelengkapan dokumennya harus disertai dengan dokumen yang
menunjukkan
adanya prior informed consent (PIC)
atau perjanjian antara inventor dengan masyarakat setempat untuk
menggunakan SDG
dan PT yang bersangkutan. Kiranya dokumen semacam ini tidak menambah
beban
pemeriksa paten dalam rangka pemeriksaan substantif, karena dokumen itu
memang
tidak membebani persyaratan substantif terhadap invensi yang
patentable.
Atau jika disclosure requirements dianggap akan
menjadi beban tambahan bagi Kantor Paten, maka beban itu akan dipikul
tidak
saja oleh Kantor Paten Indonesia, melainkan akan menjadi beban dari
seluruh
Kantor Paten dari semua Negara peserta konvensi. Jika selama ini
Indonesia
sanggup menjalankan mandat TRIPs dengan pemeriksaan substantif atas 3
(tiga)
persyaratan standard patentability of
invention, mengapa kemudian harus keberatan terhadap “sedikit”
tambahan
beban berupa persyaratan formal?
Kiranya
penambahan disclosure requirements ke
dalam aplikasi paten justru akan membantu Indonesia dalam melindungi
hak-hak
masyarakat lokal. Jika disclosure
requirements dimasukkan ke dalam undang-undang paten setiap negara
peserta
TRIPs, maka Indonesia akan sangat terbantu dalam rangka memantau
penggunaan SDG
dan PT Indonesia oleh industri farmasi dunia. Kantor-kantor paten di
Negara-negara maju akan membantu mengawasi pemanfaatan SDG dan PT
Indonesia.
Itulah manfaat yang mungkin dapat diperoleh dengan adanya disclosure
requirements dalam aplikasi paten.
POSISI KONPHALINDO
Berdasarkan
uraian di atas, maka Konphalindo mengajukan kepada pemerintah Republik
Indonesia agar:
1. Mendukung usulan Disclosure Requirements yang diajukan beberapa
negara berkembang dalam forum TRIPS di WTO.
2. Sebagai konsekuensinya, maka revisi UU paten di dalam negeri perlu
memasukkan persyaratan Disclosure Requirements tersebut.
3. Di tingkat nasional, pemerintah cq Kementrian Lingkungan Hidup,
Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pertanian, DPR harus mengadakan
dialog publik untuk menggali perspektif masyarakat, terutama masyarakat
adat, mengenai sistem paten atas makhluk hidup (terutama SDG) dan
pengetahuan tradisional.
4. Sistem paten atas SDG dan PT adalah persoalan nasional dan
persoalan hak masyarakat lokal dan adat, karena itu tidak boleh diletakkan
hanya di dalam domain Departemen Hukum dan HAM. Ditjen HKI tidak boleh
secara sepihak menentukan posisi departemen untuk suatu isu nasional yang
punya implikasi pada hak masyarakat atas pengetahuannya, perlindungan
SDG dan bahkan ketahanan pangan.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: